|
|
|
||||
Kompetensi
Dasar |
Kls/
Semester |
Materi |
Indikator
Soal |
|
||
3.1
Menganalisis Nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara |
X/1 |
Sistem Pembagian kekuasaan |
Di sajikan teori Montesquieu yang mencetuskan Trias Politika, yang kemudian membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peserta
didik dapat menjelaskankan Kekuasaan
eksekutif di Indonesia. |
|
||
Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga
Pemerintah Non Kementerian. |
Peserta didik dapat menunjukan contoh lembaga non kementerian negara di
Indonesia. |
|
||||
Nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan
Pemerintahan. |
Peserta
didik dapat menjelaskankan wujud penerapan nilai-nilai pancasila dalam pengambilan
keputusan. |
|
||||
3.2 Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
|
Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. |
Peserta didik dapat
menyebutkan luas Laut teritorial yang merupakan batas wilayah negara
berdasarkan hukum laut internasional yang diukur dari garis pantai. |
|
|||
Kedudukan Warga Negara dan penduduk
Indonesia. |
Peseta didik dapat menyebutkan
cara memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia. |
|
||||
3.3
Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Lembaga-lembaga negara Berdasarkan UUD Tahun 1945 |
Peserta didik dapat menjelaskan selain
DPR dan Presiden. Lembaga yang berhak untuk mengajukan rancangan
undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. |
|
|||
3.4 Mengkreasikan hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. |
Peserta didik dapat menganalisis hubungan
struktural pemerintah pusat dan pemerintah daearah.
|
|
|||
3.5
Menganalisis Faktor-faktor pembentk integrasi nasional dalam bingkai Bhineka
Tunggal Ika |
X2
|
Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika untuk memperkokoh
NKRI |
Peserta didik dapat
menjelaskan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai nilai filosofis bagi
bangsa Indonesia. |
|
||
3.6 Memprediksi indikator ancaman
terhadap negara dan upaya penyelesaiannyadi bidang idiologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. |
Ancaman terhadap integrasi nasional |
Peserta didik dapat mengidentifikasi
bentuk ancaman dibidang militer yang berasal dari luar. |
|
|||
3.7 Mengkarakteristikan arti
pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia. |
Peran serta warga negara dalam mendukung
implementasi wawasan nusantara.
|
Peserta didik dapat menjelaskan
implementasi Wawasan Nusantara di bidnag Pertahanan dan keamanan |
|
|||
3.1
Menganalisis
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak
dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |
XI/1 |
Hak Asasi M anusia |
Peserta didik dapat menjelaskan hak
untuk mengembangkan diri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia. |
|
||
Hak Asasi
Manusia dalam perspektif Pancasila |
Peserta didik dapat menunjukkan contoh
sikap yang menunjukan penegakan hak asasi manusia sesuai sila persatuan
Indonesia. |
|
||||
Kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia |
Peserta didik dapat mengidentifikasi
jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan. |
|
||||
3.2
Mengkreasikan sistem dan
dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 |
Hakikat Demokrasi |
Peserta didik dapat mengidentifikasi
karakteristik bentuk demokrasi langsung |
|
|||
Dinamika penerapan demokrasi di
Indonesia |
Peserta didik dapat menyebutkan salah
satu prinsip demokrasi Pancasila. |
|
||||
Membangun kehidupan yang
demokratis di Indonesia. |
Peserta didik dapat menjelaskan prilaku
yang mencerminkan sikap demokratis di lingkungan keluarga. |
|
||||
3.3
Memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai
dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Sistem Hukum di Indonesia
|
Disajikan pernyataan pengertian hukum . Peserta
didik dapat menyimpulkan pengertian hukum |
|
|||
|
Sistem Peradilan Indonesia |
Peserta didik dapat mengidetifikasi
tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. |
|
|||
3.4
Menganalisis
dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 |
XI/2 |
Peran Indonesia dalam organisasi Internasional |
Disajikan wacana tentang Perdamaian Dunia, peserta didik dapat menganalisis
peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. |
|
||
3.5
Memprediksi
kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksos-budhankam dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika |
Ancaman terhadap
intgrasi nasional. |
Peserta
didik dapat mengidentifikasi
bentuk ancaman Militer yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara. |
|
|||
3.6
Merasionalkan faktor pendorong
dan penghambat persatuan dan kesatuan
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Faktor Pendorong Persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia |
Peserta didik dapat menyebutkan tiga
Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia |
|
|||
3.1
Menganalisis
nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |
XII/1 |
Hak dan kewajiban sebagai warga negara |
Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan warga negara Indonesia dengan penduduk. |
|
||
Substansi Hak dan Kewajiban sebagai warga negara dalam Pancasila |
Peserta didik dapat menganalisis upaya pemerintah untuk mencegah
terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban warga negara yang sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. |
|
||||
3.2 Memprediksi praksis pelindungan dan penegakan hukumuntuk menjamin keadilan dan kedamaian |
|
Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum
|
Di sajikan data sumber hukum formal dan
material. Peserta didik dapat menunjukan dengan tepat sumber-sumber hukum
secara material. |
|
||
3.3 Mengkotraskan pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika |
XII/2 |
Pengaruh Positif Kemajuan Iptek
Terhadap NKRI. |
Peserta didik dapat menyebutkan empat pengaruh
positif kemajuan IPTEK terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek pertahanan dan keamanan |
|
||
Pengaruh Positif Kemajuan Iptek
Terhadap NKRI. |
Disajikan pernyataan tentang pengaruh
kemajuan Iptek pada aspek politik. Peserta didik dapat menunjukan pengaruh
kemajuan Iptek pada aspek politik. |
|
||||
Pengaruh Positif Kemajuan
Iptek Terhadap NKRI. |
Disajikan data tentang pengaruh
perkembangan iptek dalam aspek
ekonomi. Peserta didik dapat menunjukkan perkembangan Iptek dalam aspek
ekonomi |
|
||||
XII/2 |
Pengaruh Positif Kemajuan Iptek Terhadap NKRI. |
Peserta didik dapat menunjukkan
perkembangan Iptek dalam aspek Transportasi |
|
|||
Pengaruh Negatif Kemajuan Iptek Terhadap NKRI |
Peserta didik dapat menyebutkan salah
satu contoh penyalahgunaaan internet
yang dapat merugikan orang lain. |
|
||||
Sikap selektif dalam menghadapi berbagai
pengaruh kemajuan IPTEK |
Peserta didik dapat menjelaskan sikap
selektif yang harus dikembangkan
bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan Iptek |
|
||||
3.4 Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan
bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara |
XII/2 |
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Peserta didik dapat menjelaskan makna
Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. |
|
||
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Disajikan data tugas-tugas pemerintah
pusat di bidang yustisi. Peserta didik dapat menyebutkan tugas pemrtintah
pusat di bidang yustisi. |
|
||||
Hakikat Negara Kesatuan Republik indonesia |
Disajikan data cirri-ciri bentuk negara
keasatuan dengan sistem desentralisasi. Peserta didik dapat menyebutkan salah
satu bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.. |
|
||||
XII/2 |
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat menyebutkan upaya
yang dapat dilakukan dalam menghadapi
pengaruh kemajuan Iptek. |
|
|||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat menunjukkan
sikap jika negara mendapat ancaman
dari kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. |
|
||||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat menyebutkan salah satu
perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI
Tahun 1945. |
|
||||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat menunjukkan contoh
perbuatan adil yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan yang sesuai
dengan UUD NRI Tahun 1945. |
|
||||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat menunjukkan sikap
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah |
|
||||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat mengetahui alasan
sebab akibat dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. |
|
||||
Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Peserta didik dapat mengetahui salah
satu faktor pendorong terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa. |
|
||||
2. Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Ancaman terhadap Integrasi Nasional
- Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
- Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional
Kisi-kisi PTS 2 PPKn Kelas XI
1. Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
- Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional
- Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional
2. Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Menelaah Ancaman terhadap Integrasi Nasional
- Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam Membangun Integrasi Nasional
KISI-KISI BK KELAS IX
- Perkembangan dan perubahan fisik dan psikis masa remaja
- Pergaulan sehat (positif) vs pergaulan tidak sehat (negatif)
- Etika pergaulan
- Sikap, minat, dan bakat
- Peminatan dan penjurusan sekolah lanjutan (SMA/SMK)
-
- Prospek karir sekolah lanjutan (SMA/SMK)